Setelah Gayus Tambunan, ada Dhana Widiatmika, ada lagi Ajib Hamdani, siapa lagi?



Ternyata kebijakan memberi gaji gede kepada pegawai negeri dibeberapa institusi tertentu, tidak selamanya berdampak pada peningkatan kinerja yang lebih baik. Lihat saja oknum di jajaran penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, atau di Kementerian keuangan, mereka selain menerima gaji, tunjangan fungsional, tunjangan jabatan, renumerasi, uang lauk pauk, dll. Masih juga ngembat uang rakyat. Seorang Gayus Tambunan bisa memiliki rekening lebih dari 74 Milyar, seorang Dhana Widiatmika bisa punya dana Rp 60 Milyar, adalagi Ajib Hamdani, punya 17 milyar. Kondisi ini sangat berbeda dengan PNS yang di daerah terpencil, guru, petugas kesehatan, yang jam kerjanya sama dengan yang di pusat, tunjangannya tidak sebanyak yang dipusat, tapi kinerjanya nggak kalah sama yang berada di kementerian!
Siapa bilang sistem penggajian seperti ini sudah benar? Mestinya kalau mau melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, sistemnya dirubah. Jangan terlalu memanjakan, pegawai pusat.

Setelah melihat perilaku beberapa oknum pegawai pajak, Fenomena yang terjadi saat ini adalah menurunya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Bahkan lebih ekstrimnya lagi ada yang menyatakan; Benahi dulu pegawai pajak, baru masyarakat mau bayar pajak.

Gaji yang bisa dibawa pulang para pegawai pajak sebenarnya sudah jauh diatas rata-rata pegawai di kementerian lain. Tapi semakin besar gaji yang mereka terima, tingkat konsumsi mereka juga tinggi juga, gaya hidup mereka berubah pula, apalagi selera makan dan berpakaian jelas berbeda.

Ingin tahu caranya cepat kaya? Begini Nih Cara Uang Rakyat Dimainkan Oknum Pajak

Predikat lahan basah disandang Ditjen pajak yang tugasnya mengolah dana masyarakat yang masuk ke negara lewat retribusi pajak. Tidak heran jika terungkap adanya oknum Ditjen Pajak yang menggelapkan uang milik rakyat, seperti yang mencuat dalam kasus Gayus Tambunan.

Lalu bagaimanakah sebenarnya oknum pegawai pajak ‘menilep’ uang rakyat itu? Berikut ini adalah informasi yang diberikan oleh Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq bagaimana akhirnya uang pajak mengalir ke orang-orang yang tidak berhak.

Pada awalnya nilai pajak dimark-up 200 persen dari perhitungan wajib pajak. Solusi yg ditawarkan pejabat atau petugas adalah negosiasi agar wajib pajak hanya bayar setengahnya (misalnya Rp 1 miliar dari 2 miliar).

Namun, yang disetorkan ke negara hanya 50 persen (Rp 500 juta). Sisanya dibagi-bagi dengan rincian sebagai berikut, 30 persen (Rp 300 juta) untuk pejabat atau petugas, 10 persen (Rp 100 jt) untuk biaya operasional, dan 10 persen (Rp 10 juta) sebagai insentif bagi wajib pajak.

Bagi yang tidak mau mengikuti cara semacam ini, wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Tetapi wajib pajak harus menjalani persidangan dengan hakim yang umumnya pensiunan pejabat pajak.

“90 Persen kasusnya kalah, dan diputuskan harus bayar senilai awal 200 persen (Rp 2 miliar),” kata Mahfudz kepada detikcom, Selasa (30/3/2010), yang mengaku mendapatkan informasi ini dari seorang pengusaha yang mewakili asosiasinya.

Sementara ada data dari Ditjen Pajak menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada 2008, ada 6.430 kasus banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Yang mencengangkan, Ditjen Pajak selalu kalah pada tingkat banding itu.
(gah/fay)

Sumber: detikcom

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: