Men-PAN Ultimatum Mabes Polri soal Upeti



Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN dan RB) E.E. Mangindaan kembali tersedak. Laporan tarikan upeti dalam penerimaan prajurit Polri kembali muncul. Mangindaan mengultimatum agar Mabes Polri berbenah karena sudah mendapatkan tunjangan remunerasi.
Laporan munculnya tarikan sejumlah uang kepada keluarga calon anggota Polri tersebut diungkapkan oleh Lalu Supardan. Dia adalah anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat menggelar rapat di DPD kemarin (8/3), Lalu wadul ke Mangindaan praktek penarikan upeti tersebut masih ada.
Lalu menceritakan, beberapa bulan lalu ketika dia menggelar reses ke kampong halamannya. Saat itu, ada konsituennya yang berniat menjual sebidang tanah kepada dirinya. “Saat saya Tanya, ternyata dia butuh uang untuk memasukkan anaknya menjadi anggota Polri,” jelas Lalu. Berapa besarnya? Lalu mengatakan dibawah Rp 50 juta.
Mendengar laporan tersebut, Mangindaan berang. Dia sangat menyayangkan jika praktek penarikan uang itu benar-benar masih terjadi di lingkungan Polri. Pasalnya, Mangindaan mengatakan Polri merupakan salah satu lembaga negara yang sudah menerapkan Reformasi Birokrasi.
Polri sejak tahun lalu sudah mendapatkan tunjangan remunerasi. Besarnya mulai Rp 21 juta untuk tingkat jenderal hingga Rp 553 ribu untuk tingkat Tamtama. “Saya heran. Katanya (perekrutan) sudah menggunakan komputer, kok masih membuka celah penyimpangan,” kata menteri asal Partai Demokrat tersebut.
Mangindaan menjelaskan, jika tetap melakukan pelanggaran pelayanan publik bisa ditutut secara hukum. “Sebab sudah melanggar aturan reformasi birokrasi,” tegas nya. Untuk itu, mantan Gubernur Sulawesi Utara itu mengatakan Polri harus cepat berbenah.
Pembenahan di tubuh internal Polri tersebut bakal ditagis saat dilakukan evaluasi program Reformasi Birokrasi yang berujung turunnya tunjangan remunerasi. Mangindaan menyebut, evaluasi tersebut sesuai rencana bakal digelar tahun ini. Lantas, apakah sudah disiapkan sanksi? Mangindaan mengatakan belum bisa menetapkan langkah sebelum melihat hasil evaluasi nanti.
Salah satu bahan evaluasi kinerja lembaga yang menjalankan program Reformasi Birokrasi adalah, hasil evaluasi akuntanbilitas kinerja institusi pemerintah. Dari laporan evaluasi akuntanbilitas 2010 yang dilansir Kemen PAN dan RB yang dilansir Senin lalu (7/3), Polri mendapatkan rapor merah. Institusi itu mendapatkan nilai C atau jelek.
Dikutip dari Harian Batam Pos edisi Wednesday, March 09, 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: